Garda Empat Pilar: Pers Perlu Berperan Sosialisasikan Program Pemerintah

Garda Empat Pilar: Pers Perlu Berperan Sosialisasikan Program Pemerintah

JAKARTA – Optimalisasi peran pers dalam mensosialisasikan program pembangunan pemerintah menjadi tajuk diskusi yang digelar Garda Empat Pilar DPW Provinsi DKI Jakarta di Roti Bakar Kemang, Senin (29/10).

Diskusi publik tersebut menghadirkan tiga pembicara dari Kementerian PUPR, Sona Maesana selaku Ketum HIPMI Jakarta Selatan dan I Gede Moenanto perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia.

Sementara itu, diskusi itu dihadiri sekitar 50 orang peserta dari kalangan mahasiswa.

Wardjono pembicara dari Kementerian PUPR menggambarkan bahwa fokus pemerintah era Joko Widodo untuk menciptakan konektivitas pembangunan infrastruktur dari pinggiran daerah sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial.

“Seperti halnya pembangunan jalan Tol di setiap daerah yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat, ” ujar Wardjono

Selain itu, Wardjono menambahkan, pemerintah membangun ketahanan air dengan membangun 65 bendungan baru salah satu memberikan pasokan air kepada masyarakat di daerah- daerah dari hulu sampai hilir.

“Hal ini guna memakmurkan masyarakat kurang mampu, pemerintah memfasilitasi perumahan atau pemukiman sebanyak satu juta rumah bagi yang mempunyai penghasilan rendah, ” tambah Wardjono saat menyampaikan pandangannya dalam Diskusi, Senin (29/10).

Sementara, dalam perspektif kewartawanan, I Gede Moenanto dari Persatuan Wartawan Indonesia menambahkan, peran pers sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Pers berperan aktif sebagai social control.

“Pers sebagai kekuatan pilar keempat dalam demokrasi, pers berkomitmen memberikan pemberitaan yang baik sebagai penyambung lidah rakyat. Pers menjadi barometer dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” jelas Gede.

Ditinjau dalam perspektif ekonomi, Sona Maesana, Ketua HIPMI Jakarta Selatan mengungkapkan banyak wirausaha yang mempengaruhi faktor ekonomi dan perlu menguatkan strategi pemerintah dalam pemasukan dan pengeluaran.

“Pemasukan negara dari pajak, bisa juga dari investasi atau ekspor. Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan- kebijakan pro- keluar, perizinan dipermudah oleh pemerintah, ” ujar Sona.

Sona menjelaskan, pemerintah bisa mensubsidi secara positif, memberikan kemudahan kepada wirausaha untuk izin keluar sebagai penambah surplus negara. Pemerintah memberikan modal kepada masyarakat sebagai jembatan ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain itu, Sona mengajak generasi muda untuk aktif berwirausaha, tak lain dijadikan sebagai upaya membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, khususnya dengan memanfaatkan teknologi.

“Karena teknologi justru membuka peluang untuk para wirausaha untuk semakin mudah dalam melakukan wirausaha, UKM menjadi pejuang ekonomi bangsa, ” pungkas Sona.

Sona juga berpesan kepada pemerintah untuk memperketat izin import dalam upaya menekan rupiah melemah dan membuka ekspor lebih luas untuk pendapatan devisa negara.