Hancur Lebur Kualitas Lapas Indonesia

Hancur Lebur Kualitas Lapas Indonesia

Jakarta, Lawan.id –¬†Banyaknya kasus tentang bobobroknya tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, membuat hancur lebur kualitas lapas negara ini. Acap kali ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) dialami oleh masyarakat yang mendekam di lapas.

Penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lapas Sukamiskin Bandung,kejadian M. Yusuf Jurnalis yang meninggal di lapas, pemberontakan para napi dan mungkin akan disusul dengan kejadian-kejadian berikutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih menggembarkan publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa angakat bicara persoalan permasalahan yang terjadi di lapas. Salah satu yang menjadi bukti buruknya sistem tata kelola itu adalah adanya praktik jual beli ‘kamar’ tahanan dan bisa dengan bebasnya tahanan korupsi keluar masuk lapas.

Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap lapas. membuat praktek para pengawas lapas mudah untuk menyelewengkan kewenanganya demi kepentingan individu.

“Permasalahan di Lapas harus didekati secara legal dan faktual dari posisi dan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu”, ujar Agun Gunandjar Sudarsa Anggota DPR RI komisi XI

Selanjutnya, Agun menjelaskan permasalahan Over kapasitas yang terjadi menandakan negara belum mampu mengatasi masalah kriminalitas, masalah narkoba, yang selanjutnya bisa ditarik dengan jumlah pengangguran, serta permasalahan sosial lainnya.

Untuk itu upaya penanganan segala bentuk permasalahan di Lapas, harus dipecahkan secara konprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sistem Peradilan Pidananya, peran Pemerintah, masyarakat hingga keluarganya.

menurut Leopold Sudaryono pakar Krimonologi menjelaskan, bahwa kehidupan lapas memang menjadi retan sekali pelanggaran. untuk mengatasinya permasalahan yang terjadi dilapas harus memperkuat sisi ketahanan penjaga lapas, narapidana koruptor harus disamakan setara dengan narapa pidana teroris dan melindungi seleksi pemimpin penjara dari intervensi politik.