Kisruh PKS Sebelum Pilpres 2019

Kisruh PKS Sebelum Pilpres 2019

Jakarta, Lawan.Id

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kesandung konfllik internal didalam tubuh partainya, sebagian tokoh-tokoh PKS ada yang mengundurkan diri bahkan di berhetikan dari kader Partai keadilan Sejahtera (PKS), Adannya surat edaran yang ditandatangani oleh Presiden PKS Sohibul Iman membuat sejumlah kader PKS mundur sebagai caleg. Beberapa kader yang tidak bersedia menandatangani dua formulir itu bahkan dipecat dan mundur dari kepengurusan PKS di tingkat daerah.

Konflik muncul dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

  1. Sejumlah Kader PKS Mundur sebagai caleg
  2. Caleg harus menandatangani surat yang berisi form kesedian pengunduran diri dari parlemen jika di perintahkan partai.
  3. Deklarasi Anis Mata sebagai Capres dilarang pengurus partai.
  4. Pemecatan Fahri Hamzah Sebagai kader PKS.
  5. Gerakan Mengkudeta PKS

Konflik Lawas dalam Tubuh PKS mengakibatkan masalah sejumlah caleg PKS yang mundur, pencoretan caleg, tebang pilih, dan pemecatan kader di daerah hanya pucuk konflik internal yang mencuat di PKS. Jika dilihat, sejumlah kader yang mundur sebagai caleg, dicoret, dan dicopot ini adalah orang-orang yang terkait dan berhubungan dekat dengan Anis Matta.

Hal serupa ditegaskan oleh Imam Anshori, Ketua DPD PKS Situbondo, yang dicopot. Ia mengatakan bahwa ia dituding oleh pihak tertentu sebagai bagian dari AMPM (Anis Mata Pemimpin Muda), Namanya, menurut Muhsin, masuk dalam daftar yang dipegang oleh DPW PKS Jawa Timur, Namun ia tak tahu alasan yang persis mengapa loyalis Anies Mata harus disingkirkan dari dalam PKS.

“Kami punya panutan, sosok yang berhasil menyelamatkan PKS pada tahun 2014. Dia Pak Anis Matta. Sedangkan di atas, kami tidak tahu ada persoalan apa antara Anis Matta dan koleganya, Nah yang sekarang berkuasa itu menggelindingkan isu yang menurut kami tidak masuk akal,” ujar Imam.

Pada saat konflik mencuat, beredar dokumen berjudul “Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS” tanpa jelas siapa pembuatnya. Dokumen ini dibuat pada 25 Maret 2018 dan sudah menyebar ke para petinggi PKS. Dokumen itu berisi paparan modus kerja gerakan mengkudeta PKS oleh Anis Matta dan bagaimana menanggulangi gerakan tersebut, Dokumen ini mengafirmasi konflik yang kini terjadi di PKS. Misalnya soal identifikasi para loyalis Anis Matta. Dokumen itu memaparkan langkah antisipasi menghambat gerakan para loyalis Anis Matta, salah satunya dengan pembersihan caleg dan pembersihan struktur.

Mahfudz Siddiq, anggota DPR yang jadi orang dekat Anis Matta, mengatakan konflik internal PKS merupakan pertarungan ideologis sekaligus politis. Pada aspek ideologis, Anis Matta adalah kelompok pembaharu yang ingin ada perubahan PKS sebagai partai yang tertutup menjadi partai terbuka. Secara politis, ada tudingan bahwa Anis Matta adalah orang di balik penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK karena terlibat korupsi kuota impor daging pada 2013.

“Kalau ditarik perbedaan pandangan itu sudah muncul sejak 2004. Hilmi Aminuddin pada saat itu masih jadi KMS (Ketua Majelis Syuro) dan Anis Matta sebagai Sekjen PKS. Mereka berbeda pandangan soal pengelolaan sumber daya partai sampai puncaknya LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) ditangkap KPK tahun 2013,” kata Mahfudz.

Konflik itu yang kemudian makin melebar. Berdasarkan dokumen “Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS”, Anis Matta disebut akan mengambil alih PKS pada 2020 saat pergantian kepemimpinan PKS, Juru bicara PKS Mardani Ali Sera membantah adanya konflik itu. Meski demikian, ia tidak membantah ada dokumen yang membeberkan konflik dalam tubuh PKS.

Awal mula Konflik yang sekarang mencuat di internal PKS tak lepas dari perbedaan pandangan tentang orientasi partai sejak lama. Menurut Mahfudz Siddiq, perbedaan pandangan pertama terjadi setelah kemenangan Pemilu 2004. Saat itu Anis Matta menjabat sebagai sekjen dan Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro PKS.

Saat itu Hilmi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di PKS punya kendali penuh atas kader-kader partai yang menjadi menteri dan pejabat publik lainnya, menurut Mahfudz. Pengelolaan sumber daya partai menjadi tertutup.

Anis Matta adalah orang yang tidak setuju atas model pengelolaan partai seperti itu. Mahfudz, yang dikenal jadi lingkaran Anis Matta, mengatakan Anis menghendaki PKS menjadi partai yang terbuka dan menyesuaikan diri dengan model negara demokrasi. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya partai dan model pengaderan yang terbuka. Perbedaan ini terus terjadi selama sepuluh tahun PKS menjadi bagian dari pemerintah.

“Perbedaan pandangan ini yang membikin hubungan Anis Matta dan Hilmi kemudian merenggang,” kata Mahfudz.

Kasus penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK pada 2013 adalah puncak kegaduhan. Anis Matta yang ditunjuk Hilmi sebagai pengganti Luthfi diserang isu tak sedap: ia dituding sebagai dalang di balik penangkapan Luthfi karena kasus suap impor sapi.

Masa itu adalah masa terburuk bagi PKS. Semua kader menuduh. Anis Matta menginstruksikan agar kader dilarang berkomentar apa pun kecuali meminta maaf. Anis Matta terbukti sukses mempertahankan suara PKS pada Pilkada 2013 dan Pilpres 2014. Suara PKS tetap pada angka 7 persen seperti perolehan suara pada pemilu 2004.

Tahun 2015 menjadi tahun penting bagi PKS. Terjadi pergantian Ketua Majelis Syuro untuk pertama kali sejak PKS berdiri. Hilmi Aminuddin kalah dalam pemilihan dengan Salim Segaf Al-Jufri. Lagi-lagi, menurut Mahfudz, Anis Matta dituding sebagai orang di balik penggulingan Hilmi. Padahal setelah itu Anis Matta tidak dipertahankan oleh Salim Segaf Al-Jufri dan menunjuk Sohibul Iman sebagai Presiden PKS.

Pada 2020, PKS akan kembali menggelar hajatan besar. Mereka melakukan pemilihan Ketua Majelis Syuro. Sebuah dokumen berjudul “Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS” membeberkan bagaimana upaya Anis Matta untuk menguasai PKS kembali pada 2020 mendatang. Dokumen itu sudah menyebar di jajaran DPP PKS tetapi tidak diketahui siapa pembuatnya.

Menuru Mahfudz Siddiq, dokumen ini bak model pembersihan yang sengaja dirancang ala intelijen. “Model pengelolaan konflik di PKS sekarang ini model operasi intelijen. Jelas ini ciri khas cara kerja intelijen,” ujar Mahfudz.

Konflik ini mengakibatkan konflik internal PKS semakin memanas, karena konflik ini PKS banyak ditinggal oleh kadernya dan dapat disimpulkan peta koalisi pilpres 2019 dapat berubah karena konflik tersebut, kita juga dapat melihat bersama konflik ini mungkin saja di buat oleh rezim penguasa hari ini yang ingin menghancurkan PKS atau merubah arah PKS kepada koalisi rezim penguasa. Kekhawatiran yang muncul bukan PKS tidak berkembang dan hancur, tetapi ketika PKS menjadi partai penguasa dan masih dikelola dengan model seperti sekarang, Maka, PKS akan kembali ke rezim otoriter dan membawa PKS menjadi partai yang makin konservatif serta tertutup.