Penangkapan 130 Karyawan STC Tidak Dilandasi Dasar Hukum

Penangkapan 130 Karyawan STC Tidak Dilandasi Dasar Hukum

Jakarta, Lawan.id — Perusahaan pertambangan batubara di Kotabru, Kalimantan Selatan, PT Sebuku Tanjung Coal (STC) merasa terganggu dalam menjalankan usahanya. Bahkan informasi terbaru para karyawan sudah mulai ditangkapi oleh pihak kepolisian Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menurut Polres Kotabaru, 130 Wakar STC Diamankan, Bukan Ditangkap Dan Sudah Dikembalikan
130 Karyawan STC Ditangkap. Pengamanan ratusan pekerja diamankan saat berada di lahan sengketa antara PT MSAM dan PT STC, upaya tindakan diskresi kepolisian mencegah terjadinya konfliks berpotensi memicu pertumpahan darah.

Selain ratusan pekerja wakar, anggota polres Kotabaru dibekup personel sat brimob Polda Kalsel juga sempat mengamankan empat orang karyawan PT STC. “Ada juga tiga orang sebelumnya diamankan saat dilakukan razia kewilayahan dan ditemukan sajam. Razia dilakukan di jalan wilayah Stagen. Hasil interogasi mereka juga bekerja di STC,” kata Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto Sik SH, Jumat (20/7/2018).

Atas tindakan kepolisian tersebut, Kuasa hukum PT STC, Krisna Murti bahkan menyebut penangkapan 130 karyawan itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Penangkapan karyawan PT STC tidak memiliki dasar hukum dan melanggar HAM,” kata Krisna dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/7).

Diuraikan Krisna bahwa satu hari sebelum penangkapan telah digelar mediasi antara dua perushaan yang berkonflik, yaitu PT STC dengan PT MSAM. Dalam proses tersebut, PT STC menjelaskan proses pembelian lahan warga yang disengketakan tersebut.

Sedangkan, PT MSAM yang juga mengklaim kepemilikan tanah tidak dapat menunjukkan surat-surat yang benar.Tidak hanya itu, wilayah tersebut juga sudah menjadi areal konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara.

“Dengan penangkapan ratusan karyawannya, PT STC melihat pihak Polres berpihak kepada PT MSAM, meski proses mediasi sudah dilakukan dan surat-surat sudah ditunjukkan. Kami sungguh sangat menyayangkan aksi Polres Kotabaru,” tutur Krisna.

Sementara, Direktur Utama PT STC Soenarko mengecam sikap aparat Polres Kotabaru yang mengangkut 130 karyawannya. Sebab, karyawan-karyawan itu telag lama menjaga lahan yang telah dibebaskan oleh perusahaannya.

“Kemudian ada yang mengklaim dan melakukan land clearing dengan buldozer tanpa ada alas hukum yang jelas. Lalu karyawan kami menghentikan land clearing itu. Nah, kemudian puluhan preman mendatangi karyawan kami dengan menggunakan senjata tajam. Kami menambah petugas keamanan, kenapa karyawan kami yang dibawa ke Polres. Ini maksudnya apa,” kata Soenarko, Kamis (19/7) lalu.

Baca Juga : PEMERINTAH TIDAK BISA MENYELAMATKAN TKI DIHUKUM MATI