Kontras Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Kontras Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Jakarta, Lawan.id — Dewan Kerukunan Nasional dalam waktu dekat akan dibentuk oleh pemerintahan Jokowi, hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dewan ini akan beranggotakan 17 orang independen dari masyarakat, di antaranya berlatar belakang hukum dan birokrasi seperti mantan Menteri Kehakiman Muladi, kata salah satu orang yang diundang untuk bertemu presiden, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Nantinya, DKN menjadi lembaga yang membahas permasalahan dan menemukan solusi terbaik mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Meski demikian, Menko Polhukam Wiranto menyiratkan bahwa pembentukan DKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat. “Nanti saja (pembentukan DKN), ribut nanti,” ujar Wiranto, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/7/2018) malam.

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional mendapat penolakan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) yang mengecam langkah pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto, tentang pembentukan Dewan Kerukunan Nasional ( DKN).

Koordinator Kontras Yati Andriyani menyatakan, ada sejumlah kejanggalan terkait DKN. Menurut Yati pun, pemerintah masih tidak konsisten terkait tujuan DKN. “Pemerintah masih terkesan inkonsisten perihal tujuan DKN,” kata Yati dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Yati menjelaskan, pada saat DKN pertama kali digagas oleh Wiranto pada tahun 2016, ia menjelaskan tujuan DKN adalah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyelesaian dilakukan dengan mekanisme non-yudisial.

Akan tetapi, kemudian Wiranto mengubah tujuan DKN untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Tujuan ini berarti DKN tak lagi fokus dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“DKN ini menurutnya (Wiranto) juga dapat menggantikan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 11 Desember 2006,” ujar Yati.

Selain itu, Yati juga memandang pembentukan DKN banyak mengandung penyelewengan. Ia memberi contoh antara lain maladministrasi wewenang, tidak dilibatkannya pihak yang memiliki dampak yang besar atas kebijakan DKN, hingga wacana DKN bersifat inkonstitusional.

Tidak hanya itu, Yati juga menyoroti tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat. Alasannya, proses penyelesaian di peradilan akan menyebabkan konflik dan tak sesuai budaya Indonesia.

“Ini merupakan strategi Wiranto menghidupkan budaya Orde Baru yang imun alias kebal terhadap pertanggung jawaban hukum atas tindak kejahatan,” sebut Yati.

Baca Juga : FAISAL BASRI : PEMERINTAH BERHUTANG UNTUK BELANJA BARANG