Ojek Online Tuntut Perbaikan Tarif Pada Pemerintah

Ojek Online Tuntut Perbaikan Tarif Pada Pemerintah

Jakarta, Lawan.id — Seruduk Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Ribuan pengemudi ojek online (ojol) berunjuk rasa menuntut perhatian dari pemerintah dan wakil rakyat di parlemen. Mereka juga mengeluh murahnya tarif ojek online yang diterapkan sehingga berdampak pada minimnya pendapatan. Terlebih jumlah ojek online kini membeludak.

Ribuan massa yang mayoritas mengenakan jaket hijau khas ojek online memenuhi gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/4/2018). Mereka mengusung spanduk dan poster berisi aspirasinya. Di atas mobil komando, perwakilan massa silih berganti berorasi.

“Saya dari perwakilan Depok sekaligus Bogor untuk menuntut DPR mampu mendengarkan aspirasi kita semua mengenai tarif dan payung hukum terhadap ojek online,” ujar seorang orator.

Adi Sumanta, seorang perwakilan ojek online mengatakan, massa yang demo hari ini dari berbagai daerah, menuntut agar tarif ojek online bisa dinaikkan jangan hanya Rp1.200 per kilometer seperti sekarang. “Anak-anak bilang ini tarif toilet. Jadi minta (dinaikkan jadi) Rp2.500 sampai 3.500 itu yang layak untuk ojol roda dua,” ujar Adi.

Adi juga meminta pemerintah membuat payung hukum untuk melindungi ojek online “Misalnya ada potongan pajak. Nah itu pajak seperti apa ke kita saja potongan pajak enggak ada enggak jelas. Bikin laporan saja enggak bisa. Jadi biar ojol ini jelas kalau ada hukum bisa jelas asuransi gimana jelas. Kalau ojol kecelakaan aplikator enggak mau tahu sesuka mereka.”

“Komisi V kami harap dapat membantu membuat RUU untuk ojol. Jangkanya memang panjang tapi minimal minta harga tarif dulu,” ujar Adi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi para ojek online. “Kita tentu harus dengarkan aspirasi itu dan pemerintah harus ikut menyesuaikan sampai sejauh mana itu bisa membuat win-win solution bagi semua pihak,” ujarnya.

Baca Juga : MAHASISWA SE INDONESIA TOLAK KENAIKAN HARGA BBM