Tidak Pro Swasembada, Pemerintah Dapat Kritik Dari Ekonom Dan Anggota DPR

Tidak Pro Swasembada, Pemerintah Dapat Kritik Dari Ekonom Dan Anggota DPR

Jakarta, Lawan.id – Ketidak berpihakan pemerintah terhadap swasembada disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo yang merasa kesal karena kebijakan pemerintah dinilai tidak mendukung swasembada pangan. Salah satu indikasinya adalah dengan terus menerus membuka kran impor disejumlah bahan kebutuhan pokok.

Firman menjelaskan, sektor pertanian yang ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian sudah sangat tepat bahkan on the track karena mampu menjaga kualitas produk pertanian dianggap mampu bersaing dengan produk luar.

“Tapi sayangnya kenapa di lintas kementerian lain tetap saja tidak mendukung malah terus-terus melakukan impor dan sangat nyaris membuat petani lokal hampir frustasi,” kata Firman melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/3).

Lanjut Firman juga mengatakan, kebutuhan pangan sangatlah fundamental dan bahkan sudah menjadi bagian hidup bagi petani. Namun sayangnya, pemerintah tidak pernah merespon langsung hal itu bahkan cenderung meninggalkan.

“Pemerintah mulai harus melihat bagaimana sektor pertanian lokal sangat maju dan bahkan bisa bersaing dengan negara lain. Apalagi tantangan ke depan bagi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan bahan pangan pokok agar bisa dilirik oleh negara lain sehingga kita tidak terlalu tergantung kepada impor,” ujar Firman.

Sementara itu, Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah. Menurut Rizal, Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu, sudah seharusnya rakyat makmur, bahkan Indonesia menjadi negara yang paling makmur di kawasan Asia Tenggara.

Tinggal, kata dia, komitmen dari pemimpin nasional untuk memakmurkan rakyat. Caranya dengan berpihak pada kepentingan nasional terutama kepentingan rakyat kecil. Di antaranya dengan kebijakan yang pro pada petani dan pertanian.

“Indonesia ini negara agraris, karena itu sudah seharusnya pemimpin nasional yang akan datang pro pada petani dan pertanian,” ujar Rizal ditulis Minggu (1/3/2018).

Contohnya, tambah dia, pemerintah lewat Bulog harus membeli seluruh gabah dari petani. “Seperti jaman saya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), itu butuh keberanian dan komitmen,” pungkas Rizal.

Baca Juga : INDEF JELASKAN LEMAHNYA EKONOMI DI ERA PRESIDEN JOKOWI