Pemerintah Tidak Bisa Menyelamatkan TKI Dihukum Mati

Pemerintah  Tidak Bisa Menyelamatkan TKI Dihukum Mati

Jakarta, Lawan.id – Pada tanggal 18 Maret 2018, Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Mochamad Zaini Misrin, dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Zaini Misrin, tenaga kerja Indonesia asal Madura ini sudah dihukum pancung oleh Arab Saudi. Selain dia, data Migrant Care ada ratusan lagi yang terancam serpa.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, melalui Kepala Biro Hukas, Sahat Sinurat, saat ditemui di tengah kunjungan kerja di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/3/2018) mengatakan pemerintah Indonesia harus lah menghormati hukum di negara lain.

Putusan yang dibuat pemerintah Arab harus di hormati oleh pemerintah Indonesia dan lebih baik fokus untuk mengawasi perilaku TNI saat bekerja di luar negeri dan memberi bantuan hukum bila ada yang bermasalah.

“Bagaimanapun pemerintah Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di negara lain, oleh karena itu baiknya pemerintah Indonesia bisa menjamin TKI yang bekerja di luar negeri berperilaku baik,” terangnya.

Sementara itu, rasa kecewa justru muncul dari DPR, Harus ada kewaspadaan agar kedepanya kejadian seperti Zaini terulang. Pemerintah gagal menyelamatkan nyawa TKI tersebut. Maka diharapkan kerja seluruh komponen terkait dalam urusan pembelaan terhadap TKI yang terancam pancung.

“Kami minta pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan TKI. Tujuannya demi menciptakan sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam siaran persnya, Jumat, 23 Maret 2018.

Bambang mengatakan, upaya menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati memang membutuhkan keterlibatan banyak pihak terutama dalam pendampingan hukum. Antara lain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care Indonesia dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

“Sehingga ada perlindungan dan pendampingan bagi TKI yang bermasalah dengan hukum di negara tempatan setempat secara maksimal,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap prosedur keberangkatan TKI. Sebab, sebagian TKI yang bermasalah adalah memang berstatus ilegal.

lanjut mantan ketua Komisi III DPR itu, Kementerian Tenaga Kerja harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan PPTKIS. Dengan demikian hanya TKI yang memenuhi standar dan kualifikasi saja yang bisa diberangkatkan ke negara tujuan.

Dia lebih sepakat kalau pemerintah menggandeng LSM seperti Migrant Care Indonesia yang memang fokus dalam masalah TKI ini. Sekaligus menerima masukan-masukan yang ada. “Karena ini demi memberikan perlindungan maksimal bagi para TKI,” kata Bambang.

Sebelumnya, Migrant Care mencatat TKI yang terancam hukuman pancung mencapai ratusan. Para TKI ini tersebar di beberapa negara, tidak hanya di Timur Tengah. “Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumberdaya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo lewat keterangan persnya, Senin, 19 Maret 2018, lalu.

Baca Juga : IMPOR BAWANG MAKIN MASIF, HARGA BAWANG SEMAKIN TINGGI