kok Tega ya, Pemerintah Impor 600 Ribu Ton Garam ?

kok Tega ya, Pemerintah Impor 600 Ribu Ton Garam ?

Jakarta, Lawan.id – Kewenangan merekomendasi impor garam industri sebelumnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun tanpa alasan yang jelas, peran kebijakan tersebut diambil langsung oleh Kementerian Perindustrian.

Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo kemarin meneken Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Dalam beleid tersebut, kewenangan memberi rekomendasi impor garam berubah dari semula oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi di bawah Kementerian Perindustrian. Hal ini buntut dari polemik perbedaan data kebutuhan garam impor yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan izin impor dari Kementerian Perdagangan yang lebih tinggi.

Dengan PP ini, Kementerian Perindustrian mengambil alih pemberian rekomendasi dengan pertimbangan, salah satunya, mengetahui kebutuhan riil industri akan garam impor. “Secepatnya. Awal pekan depan (pekan ini) sudah bisa dikeluarkan rekomendasi,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar Seperti yang dikutiup dari Katadata, Jumat (16//2018).

Kedepanya, rekomendasi impor garam akan dikeluarkan sebesar 1,33 juta ton. Ini merupakan selisih dari kebutuhan garam industri 3,7 juta ton yang telah dikurangi impor garam yang izinnya telah diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 2,37 ton.

Rekomendasi impor garam akan diterbitkan secara bertahap. Adapun, pada tahap pertama Kementerian Perindustrian akan merekomendasikan impor 600 ribu ton garam. “Bertahap, tergantung produksi garam rakyat,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwiwahjono.

Sigit juga menambahkan, garam garam akan diprioritaskan untuk industri kertas, farmasi, serta makanan dan minuman. Saat ini, ketiga industri tersebut paling berdampak oleh kelangkaan garam impor. Secara total, ada 27 perusahaan yang mengalami kesulitan pasokan garam, dua di antaranya Garuda Food dan Indofood.

Head of Corporate Communication and Relation Garuda Food, Dian Astriana Yunianty mengatakan perusahaannya ikut terdampak dari kelangkaan bahan baku garam industri. Stok garam perusahaan makin menipis dan diprediksi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga akhir Maret.

Penegasan juga terlontar dari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait garam industri. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah soal rekomendasi impor garam industri. “Memang sudah diteken PP-nya oleh Presiden,” ujar Darmin di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/3).

Darmin menjelaskan, dengan adanya PP tersebut, kini rekomendasi impor garam industri dikembalikan ke Kemenperin. “Ada dua, UU Kelautan mengatakan rekomendasi pergaraman itu di KKP, tapi kan dipihak lain UU Perindustrian, kepentingan dan kewenangan Kemenperin. Presiden mengeluarkan PP sebagai kepala pemerintahan, kewenangan memberi rekomendasi untuk impor garam industri itu adalah kewenangan Menteri Perindustrian,” jelas dia.