Kebijakan Pemerintah Terkait Impor Garam Di Tolak Mahasiswa

Kebijakan Pemerintah Terkait Impor Garam Di Tolak Mahasiswa

Jakarta, Lawan.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo kemarin meneken Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Putusan pemerintah tersebut mendapat penolakan dari mahasiswa di Madura. Pekan lalu, mahasiswa PMII Pamekasan berdemo tolak impor garam. Kini, aksi tolak garam impor digelar mahasiswa Kabupaten Sumenep. Dua kabupaten di Madura ini menjadi sentra produsen garam rakyat.

Aksi demo yang digelar Selasa (13/3/2019) di halaman Gedung DPRD Sumenep ini, dimotori mahasiswa yang menamakan diri Gempar (Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen).

Korlap aksi, Mahfud Amin, menegaskan, legislator yang berkantor di gedung DPRD Sumenep wajib hukumnya menolak garam impor. “Sebagian besar para legislator ini dipilih ribuan keluarga petani garam di Sumenep. Mereka wajib mendukung aksi tolak garam impor,” tandas Mahfud, seperti yang dikutip dari skalanews.com, Selasa (13/3).

Aksi penolakan yang disertai dengan hujan deras tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk melanjutkan aksi unjuk rasa. Sambil berorasi, mahasiswa juga membentangkan poster-poster bertuliskan kecaman terhadap impor garam. Mahfud mendesak legislator di Sumenep agar meminta pemerintah mencabut regulasi impor garam yang baru dicanangkan era Mendag sekarang.

Baca Juga : KOK TEGA YA, PEMERINTAH IMPOR 600 RIBU TON GARAM ?

“Kembalikan regulasi impor garam seperti regulasi lama yang mengatur impor garam boleh dilakukan manakala terjadi paceklik garam di Indonesia. Sekarang ini regulasi malah berpihak pada importir yang diizinkan mengimpor garam disaat petani memiliki stok melimpah hasil panenan tahun lalu,” sesal Mahfud.

Sementara itu, Anggota Komisi II D

 

PRD Sumenep, Bambang Prayogi saat menemui mahasiswa mengatakan, sejak awal, DPRD Sumenep telah tegas menolak impor garam. “Kami di gedung dewan ini menolak impor garam. Terlebih petani garam Sumenep masih memiliki daya produksi tinggi,” tegasnya.

Bambang mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengajak DPRD lain di Madura untuk mendukung aksi penolakan impor garam.

“Dari awal, kami siap mengawal aspirasi mahasiswa menolak impor garam. Legislator sepakat agar pemerintah tidak perlu impor garam selama produksi dalam negeri mencukupi permintaan nasional,” tandasnya.