Dapat Dukungan Partai Politik, Jokowi Tetap Ditolak

Dapat Dukungan Partai Politik, Jokowi Tetap Ditolak

Jakarta, Lawan.id – Jelang pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi) semakin mantap menuju pencapresan. Dia sudah mendapat dukungan dari PDIP, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Rasa percaya diri Jokowi nampak setelah Partai Hanura mendeklarasikan dukungan untuk pencapresan Jokowi saat Rapimnas pada 4 April 2017. PPP mendeklarasikan dukungan ke Jokowi lewat forum penutupan Mukernas PPP pada 21 Juli 2017. NasDem melakukannya via Rapat Kerja Nasional IV pada 15 November 2017. Pada Rapimnas III Partai Golkar pada 18 Desember 2017, dukungan kepada Jokowi juga dideklarasikan oleh partai berlambang pohon beringin ini.

Berlanjut juga upaya yang sama yang dilakukan oleh PDIP, partai asal Jokowi, mendukung pencapresan pria asal Solo itu lewat forum Rakernas III pada 23 Februari 2018. Tentu jumlah minimal kursi parlemen sebagai syarat pencapresan bisa dengan mudah dipenuhi pihak Jokowi. Selain kelima parpol lawas, parpol baru, yaitu Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia juga sudah menyatakan dukungannya.

Namun dibalik suksesnya Jokowi merangkul partai partai untuk mendukung dirinya, ada pula aksi ramai-ramai melawan sang petahana pada Pilpres 2019. Ada yang secara terang-terangan menolak Jokowi untuk kembali menjabat Presiden RI pada 2019, ada pula yang menolak dengan cara mencari tandingan. Argumentasi mereka pun bervariasi.

Penolakan yang sangat keras datang dari Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais. Dia secara gamblang menyebut partainya tak mungkin mendukung Jokowi.

“Yang jelas, saya sudah ketemu pimpinan PAN, tidak mungkin mendukung yang ada sekarang ini supaya timbul kompetisi,” ujar Amien setelah menghadiri acara ‘Silaturahmi Tokoh Nasional Menuju Pilpres 2019’ di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).

Bapak dengan julukan sang reformasi ini berpendapat, kalau Pilpres nantinya hanya ada calon tunggal, tak ada bedanya dengan Uni Soviet (sekarang Rusia), China, dan Korea Utara. Sementara itu, PAN saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan satu kadernya duduk sebagai MenPAN-RB.

Selain itu penolakan juga datang dari Sri Bintang Pamungkas melontarkan penolakan senada. Dia bahkan menggagas sebuah gerakan. “Ini sangat penting, gerakan menolak Jokowi ini demi menyelamatkan bangsa dan negara. Inilah bentuk demokrasi,” ujar Sri Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sri Bintang lalu menyebut nama Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tandingan Jokowi. Menurut Sri Bintang, Sri Sultan adalah sosok yang tegas. “Asal bukan Jokowi presidennya. Mungkin di kalangan masyarakat kita lupa kita punya maharaja Nusantara, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono,” ujar Sri Bintang.

Bukan hanya kalangan personal, penolakan juga datang dari Presidium 212 terhadap Jokowi. Mereka berniat menggelar konvensi capres guna mencari rival untuk berkompetisi dengan Jokowi di ajang Pilpres 2019. “Ini kerja demokrasi, paling tidak memberikan pencerdasan terhadap masyarakat. Bahwa ini lo, kita punya banyak stok pemimpin. Itu yang akan kita tunjukkan,” kata juru bicara Presidium Alumni 212 Aminuddin di Jalan Tebet Timur Dalam, Jaksel, Senin (12/3/2018).

Pro kotra Jokowi Menjadi Presiden Kembali

Menanggapi maraknya penolakan pencalonan Jokowi sebagai presiden ditanggapi pengamat politik dari Point’ Indonesia (PI) Karel Susetyo yang mengatakan, adanya sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Sri Bintang, dan anggota Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menolak Jokowi menjadi presiden Indonesia tidak siginifikan. Apalagi penolakan terhadap Jokowi yang dilakukan oleh para elit tersebut tidak berakar kuat di tingkat massa atau arus bawah. Sedangkan penolakan terhadap Jokowi juga ramai di media sosial (medsos) juga tidak bisa mewakili semua rakyat Indonesia.

“Sosmed kan selalu ramai setiap harinya. Dan itu (ramai di medsos) menurut saya sesuatu yang lumrah,” kata Karel Susetyo seperti yang dikutip dari laman Harian Terbit, Selasa (13/3/2018).

Karel menilai, sejumlah elit yang menolak Jokowi untuk memimpin Indonesia selama dua periode karena ketakutan yang dibuat-buat saja. Ketakutan para tokoh tersebut karena hingga saat ini Jokowi merupakan figur capres terkuat dibanding kandidat lain. Tidak heran dalam beberapa survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih sangat tinggi yakni dikisaran 74%. Hal tersebut menandakan publik masih menghendaki Jokowi untuk memimpin Indonesia 1 periode lagi.

“Tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan kandidat lain,” paparnya.

Sementara itu Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, hak masyarakat untuk menolak Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun hak Jokowi juga untuk maju kembali menjadi capres di 2019 guna memimpin Indonesia selama dua periode.

Ujang mengakui, Jokowi ditolak untuk menjadi capres dalam Pilpres 2019 mungkin karena kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi selama ini. Apalagi ada sejumlah janji-janji kampanyenya yang belum ditepati.