Perppu Ormas Melemahkan Kontrol Terhadap Penguasa

Perppu Ormas Melemahkan Kontrol Terhadap Penguasa

Salahkan jika ada ORMAS (Organisasi Massa) yang mengkritik kebijakan Penyelenggara Negara?

Jawabanya adalah “Tidak Salah”

Karena Konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 e ayat 3

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Mengeluarkan pendapat pada konteks Kebijakan Penyelenggara Negara bisa saran atau kritik, baik secara lisan atau tulisan.

Lalu siapa Penyelenggara Negara ?

Dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 mereka adalah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau pejabat lain yang diatur didalam Undang-Undang.

Oleh karena itu Ormas tidak salah dalam mengkritik Penyelenggara Negara.

Lantas apa yang kita hawatirkan ?

Adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) Pasal 59 Ayat 3 Huruf A

Penjelasan Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan’ adalahucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk penyelenggara negara.

Penjelasan diatas sangat mengancam Kebebasan Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mengkritisi kebijakaan penyelenggara negara, manakala ada Eksekutif menaikan harga kebutuhan poko, BBM, TDL, memberlakukan upah murah dan lain-lain atau ada Gubernur yang menggusur paksa, atau Legislatif yang dianggap korup atau putusan pengadilan yang tidak adil.

Ketika ada ormas mengkritik maka akan terkena larangan telah menimbulkan kebencian atau ketidak senangan terhadap penyelenggara negara.

Dan larangan ini dipertegas dalam pasal 60 Perppu Nomor 2 tahun 2017 berupa sanksi administratif termasuk pembubaran dan anggotanya atau pengurusnya pada pasal 80 bisa dikenakan sanksi pidana tanpa melalui proses pengadilan.

Inilah sebab lain mengapa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus kita TOLAK .

DPR harus menolaknya karena sangat membahayakan kebebasan berekpresi dan berpartisipasi dalam pembangunan termasuk kritik-kritik yang konstruktif terhadap penyelenggara negara.

Salam Juang

Bogor, 10 Agustus 2017
Heri Irawan