Anomali Politik Indonesia : Sulitkah Menjadi Bangsa yang Jujur, Cerdas & Egalitarian?

Anomali Politik Indonesia : Sulitkah Menjadi Bangsa yang Jujur, Cerdas & Egalitarian?

Oleh Renanda Bachtar

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anomali berarti: ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan. Penulis memandang bahwa terjadinya Anomali Politik Nasional disebabkan oleh setidaknya 3 faktor. Faktor pertama adalah Lack of Knowledge atau kesenjangan pengetahuan yang terjadi disebabkan rendahnya pendidikan politik atau minimnya pengetahuan masyarakat akan ilmu dan sejarah politik di tanah air dan (apalagi) di belahan dunia lain. Persoalan “mualaf” politik ini tidak kurang juga disandang oleh sebagian pengurus partai politik, anggota parlemen dan para pemimpin daerah, sebagai akibat warisan sistem politik Orde Baru yang selama 30 tahun lebih memberlakukan pendekatan “Economy Yes, Politic No”. Pada masa-masa ini mempelajari, membaca buku-buku, bahkan membicarakan politik seolah tabu. Tak heran jika pasca reformasi pemahaman ideologi negara Pancasila dan 3 konsensus dasar negara lainnya seperti: UUD 45, NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dipandang mendesak untuk disosialisasikan kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah mengalami revisi dan rejuvinasi materi di sana sini.

Faktor kedua adalah Deviation Information atau penyimpangan informasi. Bentuk penyimpangan informasi ini bisa berupa Fake/False News atau Hoax. Berbagai cara ditempuh si pengirim pesan untuk membangun opini yang ditargetkan ke khalayak sasaran. Sasaran luasnya bisa kepada masyarakat umum, tapi bisa juga ditujukan fokus pada khalayak tertentu yang secara khusus ingin disasar. Targetnya bisa berbeda sesuai kebutuhan, mulai dari ingin membuat pihak lawan bingung/ragu terhadap kebenaran suatu kasus, untuk memecah belah bahkan sampai untuk “cuci otak”. Pengalihan issue, penyebaran secara masif data (baik berupa teks, table maupun info grafis) yang sudah direkayasa isi dan kebenarannya, serta fitnah-fitnah berupa foto atau video yang telah diedit adalah beberapa contoh atau bentuk penyimpangan informasi ini.

Faktor ketiga adalah Blind Fanaticism atau fanatisme buta, yang disebabkan oleh rasa antusiasme yang cenderung anti kritik, obsesif dan kultus pada individu seorang tokoh ataupun kelompok tertentu. Penulis memandang hal ini semacam malfungsi dari pikiran logis manusia pada umumnya, karena kelompok ini cenderung “memarkirkan” nalarnya di suatu tempat dan kemudian berjalan menjauhinya. Irrational Behavior atau penyimpangan perilaku biasanya menjadi penanda bahwa para fanatis buta ini telah masuk ke stadium “high level” yang biasanya diikuti dengan rasa emosi yang mudah meledak-ledak, siap melakukan adu fisik dengan pihak yang dianggapnya lawan, atau perbuatan hologanisme lainnya, semisal perilaku mengganggu/melanggar hukum seperti kerusuhan, bullying dan vandalism, demi membela idolanya.
Sebab lain dari fanatisme buta bisa juga lahir dari sikap sosial yang tidak bisa menerima perbedaan sebagai bagian dari sistem kehidupan bermasyarakat yang lumrah. Buah dari sikap fanatisme buta ini antara lain menjadi faktor penyebab meningkatknya tensi politik di tanah air (high political tension).

 

LACK OF KNOWLEDGE (Kurangnya pengetahuan)
Adalah tugas partai politik untuk membekali para pengurusnya dengan pemahaman tentang ilmu politik secara umum sebelum menyosialisasikan pandangan atau sikap politiknya ke masyarakat. Penguasaan setidaknya serba sedikit atas ilmu politik, hukum dan tata negara juga perlu menjadi modal awal para kader yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen.
Yang menjadi masalah besar adalah jika yang mengalami Lack Of Knowledge ini adalah pemimpin tingkat nasional. Ya, tentu saja akan tersedia sejumlah preferensi dan usulan dari para penasehatnya, namun kecakapan atas pengetahuan yang dimiliki pribadi seorang pemimpin akan tetap selalu menjadi kunci keberhasilannya. Keberhasilan pemimpin dunia seperti Abraham Lincoln, FD Roosevelt, Winston Churchill, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Sukarno, ataupun CEO perusahaan multinasional semisal Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Steve Jobs (Apple) dan Larry Page (Google) tidak ditentukan oleh kehebatan para konsultan atau para penasehatnya, tapi lebih ditentukan oleh kapabilitas atau kemampuan sang pemimpin untuk melakukan pengambilan keputusan atau pilihan diantara sejumlah alternatif yang ada atau bahkan jika perlu, diciptakan. Dalam dunia politik pemimpin yang mampu menciptakan ideology disebut dengan “Ideolog” sementara dalam dunia ekonomi disebut dengan “creator” atau “inventor”. Sejumlah nama-nama terkenal yang disebutkan di atas tadi adalah diantaranya. Lack of Knowledge akan berimbas langsung kepada Lack of Capability (Kurangnya Kemampuan). Jadi kata kuncinya adalah “Cerdas”, seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan di atas rata-rata, atau negara/perusahaan yang dipimpinannya berpotensi gagal atau bisa juga pada akhirnya mengalami penyimpangan dari tujuan/visi misi awal.

 

DEVIATION INFORMATION
Soal penyimpangan informasi ini bukan serta merta hanya dirundung oleh Indonesia. Pada suatu kesempatan penulis menerima kunjungan dari beberapa pengurus partai negara tetangga dan dalam kesempatan bertukar pikiran dan informasi tersebut mereka menjelaskan bahwa soal penyimpangan informasi tidak saja terjadi, bahkan lebih jauh pemerintah juga mengontrol berita dan informasi mana yang dianggap layak atau tidak untuk disajikan ke khalayak umum.

Bagaimana dengan di Indonesia? Hampir seluruh media tradisional (TV, Radio, Media Cetak, Film) dan media massa modern/media siber (Portal Berita) dikuasai para pemiliknya yang juga menjadi pemimpin partai politik (Hary Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Siti Hardiyanti Rukmana) atau setidaknya boleh dikatakan memiliki kepentingan erat dengan politik dan kekuasaan. Kepentingan politik lalu “menyetir” media massa untuk memberitakan hanya berita yang mereka ingin sampaikan untuk mempengaruhi opini dan membentuk citra seseorang yang ditargetkan. Jika media massa berafiliasi secara politik dengan pemerintah, maka tak aneh jika berita-berita yang disampaikan media tersebut hanya berisi hal-hal positif dan menutup erat berita negatif yang bisa merugikan citra pemerintah. Media massa tradisional yang sering disebut sebagai pilar ke-4 Demokrasi telah tersesat, lepas dari sumber obyektifitasnya dan saat ini suaranya tak lagi nyaring terdengar mengabarkan kebenaran.

Tentang keberpihakan media yang tanpa segan dan malu kerap mengubah dan memanipulasi data ini telah menjadi perhatian luas masyarakat. ”Coba saja nonton di TV sebelah, mungkin hasilnya bisa lain”, merupakan anekdot yang menjadi trend di masyarakat. Pernyataan itu lebih terdengar getir ketimbang lucu. Dan karena pesanan pemilik, teman pemilik atau pengiklan (baca: pembayar suatu paket program pemberitaan), maka pemberitaan negatif pihak lawan ditayangkan berulang-ulang dan baru berhenti setelah berhasil membentuk suatu citra buruk terhadap lawan politik tersebut. Contoh yang paling terang benderang untuk ini adalah berita pemeriksaan terhadap kandidat dan keluarga kandidat tertentu yang tengah mengikuti kontestasi Pilkada, atau pernyataan sesat berupa fitnah dari seorang mantan terpidana kepada orang tua salah satu kandidat pada H-1 masa pencoblosan menjadi contoh sejauh dan seburuk apa siasat ini bisa dimainkan. Masih menyangkut pembentukan opini, TV TV milik lawan politik Partai Demokrat tentu ingat bagaimana berita tentang berita tentang Anas Urbaningrum, M. Nazarudin, Angelina Sondaks dan kader-kader Partai Demokrat lainnya berulang-ulang ditayangkan secara massif melebihi proporsi frekuensi normal sebuah kasus atau pemberitaan. Sementara kasus-kasus menyangkut kader partai pemilik media nyaris tidak pernah terangkat di TV yang bersangkutan. Hal ini tentu saja merupakan siasat dari pihak yang menginginkan Partai Demokrat dicitrakan sebagai partai yang terkorup di Indonesia. Upaya ini nampaknya membuahkan hasil jika melihat turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Pemilu 2014 menjadi hanya 10,19% dari 20,85% di perolehan Pemilu tahun 2009. Pertanyaannya: Benarkah Partai Demokrat adalah partai yang terkorup di Indonesia? Nah ini yang menarik. Mari kita lihat data yang sebenarnya. Rakyat Indonesia harus melek terhadap realitas yang ada dan dalam soal ini, kebenaran tidak pernah bermata dua.

Menurut KPK Watch, sebuah lembaga pemantau korupsi, dari tahun 2002 sampai 2014, para kader dari seluruh parpol terlibat pada sebanyak 362 kasus korupsi.
PDI-P yang menjadi parpol pendukung utama Jokowi justru merupakan partai yang paling banyak terlibat kasus korupsi, yaitu 163 kasus, disusul Partai Golkar 73 kasus, Demokrat 37 kasus, PAN 33 kasus, PKB 17 kasus, PPP 15 kasus, Gerindra 9 kasus, Hanura 7 kasus, PKS 3 kasus, PBB 3 kasus dan PKPI 2 kasus.

Menurut indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org) berikut urutannya: 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3)

Bagaimana dengan besaran dana yang dikorupsi partai politik, bagaimana urutannya? Masih menurut data KPK Watch as per 2014, ternyata urutannya adalah PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, PBB, PKPI dan PKS.

Dari beberapa sumber data tersebut jelas Partai Demokrat bukanlah partai politik terkorup. Masih jauh lebih bersih dibanding PDIP dan Golkar, baik dari jumlah kasus maupun besaran nilai.

Selain besaran, bagaimana komposisi keterlibatan kader partai yang merupakan pemimpin daerah dalam peringkat korupsi?
Dari data KPK Watch tahun 2014 PDIP menduduki posisi teratas dengan jumlah kader pemimpin daerah yang terlbat korupsi sebanyak 27 kepala daerah, disusul Golkar dengan 22 kepala daerah, Demokrat dengan 17 kepala daerah, PAN 8 kepala daerah, Gerindra 1 kepala daerah, Hanura 1 kepala daerah dan PKS 1 kepala daerah.

Ada hal menarik yang bisa disimpulkan dari data tersebut di atas, yaitu bahwa jumlah dukungan rakyat kepada partai politik dan posisi partai politik sebagai ruling party (partai pemenang Pemilu/Partai Berkuasa) tidak berkorelasi secara linear dengan jumlah kader partai yang korupsi. Dalam posisinya sebagai partai yang tidak berada di koalisi partai pemerintah, kader-kader PDIP ternyata bisa mendominasi praktik korupsi di tanah air, mengalahkan Golkar dan Partai Demokrat yang saat itu, katakanlah, sedang berkuasa. Ini menarik. Secara otomatis pikiran umum kita akan bertanya akan seperti apa tingkat korupsi mereka jika partai mereka menang Pemilu seperti saat ini?. Sayang penulis belum mendapat data valid indeks korupsi partai-partai politik di Indonesia periode akhir 2014 – pertengahan 2017. Kecuali data mengenai korupsi kepala daerah yang terafiliasi dengan partai politik di tahun 2016:

Dari data kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2016. Basisnya afiliasi parpol kepala daerah yang bersangkutan: Bupati Subang, Ojang Sohandi (PDIP), Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan (PDIP), Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman (PDIP), Bupati Rokan Hulu, Suparman (Golkar), Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian (Golkar), Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam (PAN), Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun (PAN), Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome (NASDEM), Walikota Madiun, Bambang Irianto (Demokrat), Walikota Cimahi, Atty Suharti (Non Parpol).

Kesimpulan yang bisa ditarik dari sini adalah bahwa: “Kebohongan yang dikatakan secara terus menerus akan diterima sebagai suatu kebenaran”. Di sinilah peran vital media, baik dalam posisinya sebagai media penyampai kebenaran atau wadah penyampai kebohongan. Dengan demikian tak salah jika Alvin Toffler, seorang futurology terkenal berkata: “Siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia”.

Adalah Media Sosial (Website, Blog, facebook, youtube, Twitter, Whatsapp Group, Instagram dan lain-lain) yang kemudian menjadi semacam “oase” bagi pemuas dahaga rakyat akan adanya informasi yang cepat, obyektif, mampu menjadi alat kontrol sosial yang memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat itu sendiri. Media Sosial keberadaannya kemudian menjadi strategis untuk mengukur kondisi sosial politik yang ada, termasuk sebagai pembentuk agenda setting, sarana mengadvokasi serta mencerahkan pemahaman masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah menjadi wadah komunikasi dan dialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat. Seluruh ide, gagasan dan pemikiran tentang bagaimana membangun sistem politik yang lebih baik adalah merupakan proses yang sehat menuju terbangunnya suatu kesadaran dan keinginan untuk membangun bangsa dan negara secara lebih baik. Kata kuncinya adalah: mari belajar menjadi bangsa yang jujur dan menjunjung tinggi kebenaran sebagai fundamen kehidupan berbangsa dan berbegara.

Tentu kita harus meminimalisir dampak negatif media sosial agar tidak menjadi sarana bagi hate speech (ujaran kebencian), bullying dan bentuk-bentuk kejahatan dunia maya lainnya dan mengenai hal ini pemerintah telah mengeluarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang kita harus awasi adalah jangan sampai UU ITE disalahgunakan untuk membungkam dan menghabisi lawan politik serta menutup ruang kritik. Kenyataannya pemerintah saat ini semakin alergi terhadap kritik. Sudah cukup banyak anggota masyarakat yang ditangkap berdasarkan UU ITE. Kita tidak menghendaki roh demokrasi kita tercerabut sementara UUD 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dan sampai hari ini belum ada amandemen yang mencabut pasal ini.

 

BLIND FANATICSM
Fanatisme buta ternyata tidak menjadi domain agama atau sepak bola yang melahirkan hooligan. Di dalam dunia politik, setidaknya di hari-hari belakangan ini kita disuguhkan fenomena bagaimana fanatisme buta benar-benar membutakan seluruh indera seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung fanatik seorang tokoh politik tertentu. Sekalipun didukung bukti berupa data, pemberitaan negatif tentang tokoh idolanya akan serta merta ditolak mentah-mentah. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung menyerukan ajakan kepada pihak-pihak yang sepemikiran dan sesama pendukung idolanya untuk mengadakan aksi untuk mendemonstrasikan loyalitasnya dalam bentuk aksi-aksi. Kelompok fanatik seperti ini umumnya menyukai symbol-simbol, jargon/tag line untuk mengidentifikasi dirinya sebagai pembeda dengan pihak yang berseberangan pemikiran atau pilihan dengan mereka. Mereka, mungkin karena kesibukannya, cenderung cepat merespon headline berita, dengan me-reply, men-share, tag, tanpa merasa perlu membaca seluruh isi berita atau melakukan re-check terhadap kebenaran isi berita tersebut. Pendeknya, berita apapun yang positif mengenai idolanya mereka percayai penuh dan berita apapun yang negative mereka tolak untuk percayai. Uniknya, pada kelompok ini segmen masyarakat yang well educated dan berasal dari social economy status menengah ke atas prosentasenya cukup banyak. Fenomena ini menarik untuk dicermati. Mungkin benar data yang pernah direlease oleh salah satu media riset internasional bahwa di Indonesia, termasuk pada kalangan middle upper class dan educated, tingkat kepedulian terhadap data/hasil survey/hasil riset masih sangat rendah.

Mengingat bahwa kelompok ini cenderung anti kritik, obsesif dan seringkali mem-bully pihak yang berseberangan dengan keyakinannya, pemerintah harus melakukan tindakan antisipatif dengan berbagai pendekatan, sehingga sikap-sikap yang cenderung menghadap-hadapkan perbedaan dan berpotensi berujung pada bentrok fisik antar 2 kelompok fanatis yang berbeda pilihan dapat dihindari. Bukan dengan membela salah satunya dan membuat celah keretakan dalam masyarakat semakin membesar. Kelompok seperti ini harus diyakinkan bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan dan bahkan dalam dunia politik sekalipun, etika dan sikap mendukung pilihan mayoritas adalah merupakan jalan demokrasi khas Indonesia yang memuliakan konsep musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Bangsa Indonesia seyogyanya terus mengembangkan diri menjadi bangsa yang egalitarian; yang memandang bahwa semua manusia adalah sama dalam status nilai atau moral secara fundamental, dimana prinsip kesetaraan, hak-hak politik dan ekonomi, sosial dan sipil dapat dimajukan secara kolektif kolegial dan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri.

Pesan terakhir dari penulis, hindari semua bentuk anonali atau penyimpangan yang merugikan perjalanan peradaban bangsa kita menuju bangsa yang semakin kuat, cerdas dan berdaya saing tinggi, setara dengan negara-negara maju lainnya di masa keemasan 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2024. Jika tahun 1945 menurut Sukarno kemerdekaan adalah “hanya” sebuah jembatan emas, maka di 2045-lah kita songsong INDONESIA EMAS.